“Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas utama. Kami berharap evakuasi berjalan lancar dan seluruh WNI dapat kembali dengan selamat,”kata Syamsu Rizal.
Presiden sudah memiliki tiga institusi penegak hukum untuk memberantas pungli atau korupsi. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPP PDIP ini menilai, persoalan tahunan ini mencerminkan lemahnya tata kelola sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan itu disayangkannya, karena belum kunjung dibenahi secara menyeluruh.
Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyebut bahwa kasus perkosaan massal tahun 1998 hanya rumor dibantah oleh Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq.
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih penyelesaian polemik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, M.Eng mengatakan bahwa tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar kedaulatan suatu negara, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi konflik regional yang lebih luas dan berbahaya.
Firman menegaskan bahwa perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang.
Rencana TNI merekrut 24.000 prajurit tamtama baru untuk Batalyon Teritorial Pembangunan, diharapkan semakin mendekatkan diri kepada rakyat. Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah